index

Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Jelang Putusan Gugatan Pilpres

Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Jelang Putusan Gugatan Pilpres

index

peugeotcumple.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mulai mengadakan rapat permusyawaratan hakim (RPH) mendekati keputusan tuntutan Pemilihan presiden yang diserahkan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. RPH direncanakan diadakan sampai Kamis (27/6).

“RPH ini hari diadakan jam 9 serta sedang berjalan. RPH memang sifatnya tertutup, jadi cuma hakim konstitusi serta pegawai tersumpah dalam ruang RPH,” tutur Juru Bicara MK Fajar Laksono pada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Fajar menerangkan hakim konstitusi dalam RPH mengulas semua hal terkait dengan proses sidang perselisihan hasil Pemilihan presiden. Diulas alat bukti yang disodorkan dalam persidangan.

Baca juga : Kisah Pendaki Pertama yang Taklukkan Puncak Gunung Tambora

“Terhitung sampai pemungutan ketetapan, terhitung mengulas kalimat per kalimat yang akan dituangkan dalam keputusan MK kelak,” sambungnya.

Sampai sekarang ini, agenda sidang keputusan tuntutan hasil Pemilihan presiden masih diadakan pada Jumat, 28 Juni. Tetapi jika RPH selesai, hakim konstitusi sambung Fajar dibolehkan memutuskan tentang pemercepatan agenda sidang keputusan tuntutan Pemilihan presiden.

“Bergantung kelak bagaimana majelis hakim apa memang dipandang cukup oleh beliau beliau sendiri ya bisa jadi keputusan dapat dipercepat. Tapi sampai selama ini masih juga dalam sesuai dengan jadwal 28 Juni,” kata Fajar.

Ketua MK Anwar Usman awalnya pastikan sidang keputusan tuntutan hasil Pemilihan presiden paling lamban diadakan pada Jumat, 28 Juni.

Team hukum capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam permintaan tuntutan hasil Pemilihan presiden 2019 minta MK mendiskualifikasi capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin. Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya meminta diputuskan jadi juara Pemilihan presiden 2019.

Sedang dalam alasan permintaan, team hukum Prabowo menjelaskan 5 sangkaan manipulasi yang disebutkan berbentuk tersusun, sistematis, serta masif (TSM) berkaitan sangkaan penyimpangan kekuasaan, yakni pertama, penyimpangan Budget Penghasilan serta Berbelanja Negara serta Program Kerja Pemerintahan, ke-2 masalah penyimpangan birokrasi serta BUMN.

Ke-3, ketidaknetralan perangkat negara: polisi serta intelijen. Ke empat penetapan kebebasan media serta wartawan serta ke lima yaitu diskriminasi perlakuan serta penyimpangan penegakan hukum.

Dalam petitum, team hukum Prabowo-Sandiaga menyebutkan pencapaian suara yang berlainan dari penentuan hasil perhitungan oleh KPU. Jokowi-Ma’ruf Amin menurut team hukum Prabowo mendapatkan 63.573.169 suara (48%). Sedang Prabowo-Sandiaga, menurut team hukum Prabowo, mendapatkan suara 68.650.239 (52%)

Sedang KPU jadi faksi termohon serta team hukum Jokowi-Ma’ruf Amin jadi faksi berkaitan dalam jawaban atas tuntutan minta MK menampik semua permintaan team Prabowo-Sandiaga.

Leave a Reply