Jokowi Ambil Opsi PSBB, Tim FKMUI: Harus Pastikan Social Distancing Berjalan

Jokowi Ambil Opsi PSBB, Tim FKMUI: Harus Pastikan Social Distancing Berjalan

peugeotcumple.com – Team ahli Fakultas Kesehatan Warga (FKM) UI Pandu Riono memandang Presiden Joko Widodo sebenarnya telat keluarkan ketentuan pemerintah (PP) mengenai Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB). Ia menanyakan mengapa baru dikeluarkan saat ini.

” Terlambat, sebab ragu-ragu. Mengapa baru saat ini. Sebab saya melihat ada UU yang dapat digunakan. Itu telah dibikin, berlaku, tiap negara punyai, dengan begitu negara harus lakukan harus berdasar UU, ” kata Pandu saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Baca juga : Pemkab OKI Tetapkan Darurat Corona, Warga Perantau Diminta Tak Mudik

Pandu menjelaskan beberapa ahli telah lama merekomendasikan pemerintah berkaitan status genting kesehatan warga yang diikuti langkah kekarantinaan kesehatan. Dalam ini, presiden semestinya menggenggam kendali dari pertama.

” Jadi bingungin ya, pemerintah bingung, rakyatnya bingung, tetapi yang penting dari itu semua, untuk kali pertamanya, yang saya anjurkan telah lama, presiden pegang kendali, serta yang penting saya usulkan deklarasi Indonesia dalam kedaruratan kesehatan warga, public health, ” katanya.

” Jadi telah dikirimin surat oleh direktur WHO dan lain-lain agar Pak Presiden ini menggantikan pegang kendali, tidak dapat diberikan ke BNPB, ke siapa kelak, tidak dapat. Yang dapat mendeklarasi itu ialah presiden menurut UU No. 6 Tahun 2018. UU itu kan yang tandatangani Pak Jokowi, waktu ia lupa sich, ” lanjut Pandu.

Walau demikian, Pandu menjelaskan masih ada peluang untuk betul-betul diimpelmentasikan. Pemerintah, menurut dia, harus tegas serta menindak bilamana ada pelanggaran, hingga bukan hanya ajakan.

” Meskipun telat jika diimplementasi secara benar serta terarah mudah-mudahan kita masih punyai waktu untuk menghalang penjalaran virus yang lebih luas, ” katanya.

” Jadi, apa yang perlu dilaksanakan, salah satunya ialah lakukan limitasi sosial dengan cara luas serta bertaraf luas itu jika menurut UU harus diterapkan sifatnya harus, siapa yang melanggar akan terkena aksi pelanggaran. Tetapi pemerintah dapat memaksa pada siapa saja tidak untuk lakukan pekerjaan yang mengumpulkan orang. Sejauh ini kan sifatnya masih ajakan, orang tidak tahu berarti, social distancing, physical distancing, ” tambah Pandu.
(eva/fjp)

Leave a Reply