Kemendikbud minta guru honorer tetap mengajar

Kemendikbud minta guru honorer tetap mengajar

Kemendikbud minta guru honorer tetap mengajar

Kemendikbud minta guru honorer tetap mengajar

peugeotcumple.com, Jakarta – Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy minta beberapa guru honorer untuk masih lakukan tanggung jawabnya menjadi guru dengan menjalankan keharusan mengajar siswa.

“Saya imbau pada guru untuk mengemukakan aspirasinya pada pemerintah lewat cara yang lebih seimbang. Terpenting jangan pernah apakah yang dikerjakan membuat pekerjaan tanggung jawab menjadi guru tidak tercukupi, yaitu jamin proses belajar siswa berjalan dengan baik,” tutur Muhadjir di Jakarta, Kamis.

Muhadjir menyampaikan persoalan guru honorer, terpenting yang berumur di atas 35 tahun bisa dituntaskan lewat cara pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK).

Sekarang ini, pihaknya tengah menanti ketentuan presiden (Perpres) tentang pengangkatan guru honorer itu.

“Sekarang ini tengah ditelaah oleh Kementerian Keuangan. Diprediksikan dalam minggu ini akan keluar.”

Bacalah juga : “Harga Asli” iPhone XS Max Rp 6 Juta, Apple Jual Rp18 Juta

Walau lewat jalan PPPK, Muhadjir memberikan masih ada proses seleksi, sama seperti dengan penerimaan guru Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk berapakah kuota guru PPPK yang akan diangkat, Muhadjir menyampaikan akan menelaahnya bersama dengan Kementerian Keuangan.

“Kami dapat memprediksi berapakah jumlahnya honorer yang akan diangkat. Tapi kami belumlah meneliti dengan intens sebab hal tersebut terkait dengan pergantian ketentuan, contohnya guru mengajar satu mata pelajaran walau sebenarnya semestinya guru dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran.”

Muhadjir memberikan PPPK adalah saran Kemendikbud untuk memberi kesempatan pada guru-guru honorer, terpenting mereka yang sudah berumur diatas 35 tahun sebab batas umur untuk PNS itu maximum 35 tahun. Sesaat, banyak guru honorer yang berumur di atas 35 tahun.

Disinggung tentang prasyaratan akademik yang diperlukan untuk jalan PPPK, Muhadjir menyampaikan jika hal tersebut akan ditata oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Leave a Reply