Kronologi OTT suap izin proyek pembangunan Meikarta melibatkan Bupati Bekasi

Kronologi OTT suap izin proyek pembangunan Meikarta melibatkan Bupati Bekasi

Kronologi OTT suap izin proyek pembangunan Meikarta melibatkan Bupati Bekasi

Kronologi OTT suap izin proyek pembangunan Meikarta melibatkan Bupati Bekasi

peugeotcumple.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin serta Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro menjadi terduga masalah pendapat suap izin project pembangunan Meikarta. Tidak hanya Bupati Neneng serta Billy, KPK ikut menangkap tujuh orang yang lain dalam masalah ini.

Awalannya, KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diselenggarakan pada Minggu 14 serta Senin 15 Oktober 2018 di Bekasi serta Surabaya.

Mereka yang ditangkap yaitu dua konsultan Lippo Grup, Taryadi (T) serta Fitra Djaja Purnama (FDP), Pegawai Lippo Grup, Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN).

Lalu, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT),‎ Kepala Bagian Dinas Penerbitan serta Bangunan Dinas DPMPTSP, inisial S, Kabid Dinas Damkar inisial AB, staf Dinas DPMPTSP, inisial K, dan Bekas Kadis Lingkungan Hidup Bekasi, inisial D.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, pihaknya telah terima info terdapatnya suap berkaitan izin pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi semenjak November 2017.

Bacalah juga : Kronologi Meninggalnya Ibunda Roro Fitria, Raden Retno Winingsih

“Sesudah pendapat transaksi pada pihak swasta serta penyelenggara negara terkonfirmasi dengan bukti-bukti awal, jadi dikerjakan operasi tangkap tangan,” tutur Syarif dalam jumpa wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Syarif menjelaskan, pada 14 Oktober 2018, seputar jam 10.58 WIB, team Satgas KPK mengidentifikasi penyerahan uang dari konsultan Lippo Grup bernama Taryadi pada Kabid Tata Ruangan Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Team langsung mengamankan Taryadi di ruang Perumahan Cluster Bahama, Cikarang pada jam 11.05 WIB. Team KPK temukan uang SGD 90 ribu serta Rp 23 juta.

Dengan paralel, team KPK ikut mengamankan Fitra Djaja yang konsultan Lippo Grup di kediamannya di Surabaya. Fitra langsung digelandang ke Jakarta untuk kontrol awal.

Di waktu yang sama, team ikut mengamankan Kadis PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin dalam suatu gedung di Bekasi. Dengan beruntun, team lalu mengamankan pegawai Lippo Grup Henry Jasmen, Kadis Damkar Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahar.

Lalu Kadis Penanaman Modal serta Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kabid Dinas Damkar Kabupaten Bekasi Asep Buchari, bekas Kadis LH Kabupaten Bekasi Daryanto, Staf Dinas DPMPTSP Kasimin, serta Kabid Penerbitan serta Bangunan Dinas DPMPTSP Sukmawatty di kediamannya semasing.

Semua pihak yang ditangkap itu langsung dibawa ke Gedung KPK untuk melakukan kontrol awal. Paling akhir, team mengamankan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, pada Senin (15/10/2018), malam.

Awal mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menjadi terduga masalah pendapat suap berkaitan izin project pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tidak hanya Bupati Neneng, KPK ikut menangkap delapan orang yang lain dalam masalah ini. Mereka ialah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; serta Kepala Bagian Tata Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Lalu, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang disebut Direktur Operasional Lippo Grup, Taryudi serta Fitra Djajaja Purnama sebagai konsultan Lippo Grup, dan Henry Jasmen pegawai Lippo Grup.

Bupati Neneng serta kawan-kawan didug terima hadiah atau janji Rp 13 miliar berkaitan project itu. Disangka, realiasasi pemberian sampai sekarang ini ialah seputar Rp 7 miliar lewat beberapa Kepala Dinas.

Keterikatan beberapa dinas karena project itu cukuplah kompleks, yaitu mempunyai gagasan bangun apartemen, pusat belanja, rumah sakit, sampai tempat pendidikan. Hingga diperlukan banyak perizinan.

Selain itu, Billy Sindoro serta Neneng Rahmi‎ sekarang ini masih tetap dicari oleh team KPK. KPK menyarankan supaya kedua-duanya menyerahkan diri untuk melakukan proses kontrol pasca-ditetapkan menjadi terduga.

Leave a Reply